Senin, 28 Oktober 2019

TEGAL DARURAT LINGKUNGAN HIDUP ; Gagal Kelola penanganan Limbah B3 Industri

Pendahuluan
Lingkungan merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia. Upaya menjaga lingkungan menjadi sangat penting dalam rangka menjaga kualitas hidup manusia dalam skala pendek dan menjadi upaya menjaga kelangsungan kehidupan manusia dalam skala universal.
Tegal merupakan wilayah pesisir utara yang notabene dilewati jalur vital nasional yaitu jalur pantura. Selain digunakan sebagai jalur lintas transportasi darat antar wilayah, ia juga sekaligus menjadi jalur industri dan perdagagan. Maka sudah tentu baik di kabupaten maupun kota tegal menjadi salah satu bidikan industri baik barang maupun jasa. Sehingga banyak investor yang membangun perusahaan Industri di dua wilayah tersebut.
Lahirnya berbagai industri di dua wilayah tersebut selain menimbulkan dampak positif bagi masyarakat juga menjadi persoalan baru yang menjadi perhatian serius sebagai dampak negatif dari proses Industrialisasi tersebut. Salah satunya adalah dampak negatif bagi lingkungan hidup.
Dampak tersebut menjadi sangat berbahaya bagi lingkungan. Apalagi belum adanya upaya serius dan sistematis oleh pemerintah dalam rangka penangulangan dampak tersebut. Lihat saja, pada selasa (22/11/2011) Direktur Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) melakukan pengkajian terhadap penceemaran lingkungan industri peleburan aki di desa pesarean kabupaten Tegal dengan menguji sampel terhadap darah manusia di lingkungan sekitar dan hasilnya sangan mencengangkan. Dari uji sampel darah 50 orang masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut, tercatat 46 orang telah tercemar timbal, dan dari jumlah tersebut 12 orang dalam kondisi bahaya. (kompas, 22 november 2011).
Maret 2019, warga desa padaharja kabupaten Tegal juga mengeluhkan kondisi sungai kalipah yang memerah dan mengeluarkan bau bsuk. Diduga berasal dari pengolahan limbah industri saus dan pemotongan hewan. Hal ini sudah dilaporkan ke DLH kabupaten Tegal namun belum ada tindak lanjut.
Sementara di Kota Tegal, Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal (2017) merilis hasil pengujian air di tiga sungai yang bermuara di laut yakni sungai Gung, Sibelis dan Kemiri Hasilnya, ketiga sungai tersebut terpapar bakteri berbahaya Coliform yang dapat menghasilkan zat etonim yang dapat menyebabkan kanker. Bakeri inijuga dapa memproduksi bermacam-macam racun seperti indol dan skatol yang dapat menimbulkan penyakit mematikan. (Radar Tegal 22 Maret 2017).
Oktober 2019, warga kelurahan Slerok Kota Tegal mengeluhkan penyakit gatal-gatal dan perubahan warna air sumur warga menjadi kuning dan mengeluarkan bau. DLH Kota Tegal juga merilis bahwa pabrik produsen gula jawa tersebut tidak memiliki Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL).
Deskripsi Masalah
Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. (PP No. 101 Tahun 2014).

Ia merupakan hasil dari dampak Industri maupun aktivitas manusia lainnya. Hal ini bisa dinimalisir jika perusahaan tertib teradap asas, baik hukum maupun kemanusiaan. Lenggangnya peran pemerintah dalam hal pengawasan lingkungan hidup juga berdampak pada aktivitas pencemaran lingkungan di beberapa titik. Padaha, pemulihan terhadap lingkungan yang sudah tercemar membutuhkan waktu dan tidak sebentar.

Persoalan lingkungan ini menjadi persoalan yang serius. Mengingat dampaknya bagi kehidupan yang akan datang. Menurunnnya kulaitas lingkungan menjadikan turunnya pula kualitas hidup makhluk hidup di masa yang akan datang.

Jumlah Industri di Kota dan kabupaten tegal seiringnya waktu terus bertambah. Hal ini harus diimbangi upaya pengawasan baik pemerintah maupun masyarakat umum agar lebi tertib dan ramah lingkungan. Jangan hanya berpedoman pada nilai ekonomi semata terhadap aktifitas industri tersebut, namun juga harus berbedoman terhadap elangsungan hidup lingungan sekitar.


Beberapa kasus lingungan hidup berupa pencemaran atas perilaku usaha di kota dan kabupaten Tegal hendaknya dijadikan pelajaran bersama agar kita lebih meningkatkan pengawasan dan penindakan. Sebab, kejahatan lingkungan hidup juga berpotensi pidana.


Telaah Hukum ; Ancaman Pidana bagi Pencemar Lingkungan menurut UUPL

Pasal 60 UU PPLH :
“Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan media lingkungan hidup tanpa izin”



Pasal 104 UU PPLH :
“Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebgaimana dimaksud dalamm pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3(tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 3000.000.000,00 (Tiga miliar rupiah).

Yang dimaksud dumping (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, knsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu. (Pasal 1 angka 24UU PPLH dan penjelasannya).

Selain pidana pembuangan limbah, ada juga pidana lain jika:
a.       Pencemaran lingkngan tersebut terjadi karena disengaja, dan mengakibatkan orang mati maka dincam pidana paling singkat 5 (lima ) Taun dan paling lama 15 (lima belas) tahu dan denda paling sedikit 5 miliar dan paling banyak 15 Miliar.
b.      Pencemaran terseut terjadi karena perusahaan lalai sehingga mengakibatkan oran mati maka dipidana paling sedikit 3 tahun dan paling lama 9 tahun dan denda paling sedikit 3 milliar dan paling bayak 9 miliar. (Pasal 99 ayat (3) jo. Ayat (1) UU PPLH.

Pilihan-Pilihan Kebijakan

1.      Segera memberlakukan darurat lingkungan hidup kepada jajaran pemerintahan dan sluruh perangkat terkait lingkungan hidup agar disiplin lingkngan hidup mulai diterapkan. Sangsi tegas dari pemerintah musti dilaukan mengingat beberapa pelanggran-pelanggaran yang terjadi termasuk kategori pelanggaran berat. Pemerintah dengan kebijakannya bisa menutup perusahaan yang tidak mempunyai intalasi pengelolaan limbah yang baik. Dengan harapan dapat dihentikannya perilaku kejahatan terhadap lingkungan ini.
2.      Melakukan sosialisasi, dan pendisplinan terhadap kesadaran pelaku usaha di kota maupun kabupaten Tegal agar dalam upaya usahanya sadar dan patuh terhadap regulasi atas llingkungan hidup.
3.      Pemerintah harus transparan terkait persoalan lingkungan dan perijinan usaha. Agar dipulikasi dalam kanal pemerintah daerah sehingga masyarakat dapat mengases informasi dengan mudah dan turut melakukan pengawasan.
4.      Pemerintah secara rutin memantau aktifitas usaha yang berpotensi terhadap pencemaran lingkungan secara simultan dan diberikan edukasi.

Kesimpulan dan Rekomendasi
Persoalan lingkungan bukan hanya persoalan pemerintah, namun sebagai persoalan bersama. Karena dampak yang terjadi atas kejahatan lingkungan ini mengancam kehidupan manusia secara menyeluruh dan berkelanjutan. Maka sudah sepatutnyalah pengawasan dan kepedulian ini tiak hanya milik pemerintah, namun milih semua elemen masyarakat. Agar secara sadar turut serta dalam disiplin lingkungan idup untuk terciptanya lingkungan hidup yang layak bagi kemanusiaan.



Maka kami merekomendasikan kepada beberapa elemen yaitu :
1.      Kepada Pemerintah, agar segera melakukan penindakan terhadap kejahatan lingkungan hidup dan lakukan pengawasan berkala terhadap usaha yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan atau menghasilkan limbah B3. Dan segera lakukan upaya pemulihan terhadap lingkungan yang telah tercemar.
2.      Kepada Aparat Penegak Hukum, agar proaktif terhadap persoalan lingkungan dan tidak tebang pilih dalam penindakan. Karena persoalan kejahatan lingkungan juga berimplikasi hukum pidana. Maka sudah sepatutnya tidak ada penyelesaian “kekeluargaan” sebagai dampak atas kejahatan lingkungan ini.
3.      Kepada pelaku usaha, agar selalu patuh dan tunduk terhadap regulasi maupun berbagai asas kepatuhan terhadap lingkungan hidup agar tercipta lingkungan nyaman dan berkualitas untuk kehidupan jangka panjang.
4.      Kepada Mayarakat umum, aktivis, dan pemerhati lingkungan, agar turut serta dalam upaya pengawasan dan pencegahan terhadap potenti perusakan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA
-          Suharta, Edi PhD (2005), Analisis Kebijakan Publik ; Panduan praktis mengkaji masalah kebijakan sosial, Bandung : Alfabeta.
-          PP No 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun.
-          UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009.
-          Hukumonline.com(2016, oktober 24) hukuman bagi perusahaan pelaku pencemar lingkungan. Diakses 27 Okt 2019.
-          Posjateng.com (2019, ) air slerok tegal tercemar limbah gula merah. Diakses 27 okt 2019.
-          Radartegal.com (2018, mei 22) ada yang penuh sampah, tiga sungai di kota tegal tercemar limbah. Diakses 27 ot 2019.




Dipublikasikan di Tegal, 28 Oktober 2019

Direktur Lembaga Bantuan Hukum
Tri Dharma Indonesia Cabang Tegal





Desky Danu Aji

Senin, 26 Oktober 2015

Indonesiaisme

Indonesiaisme
Kita adalah pewaris tahta negeri ini. Pasca diproklamasikan pada tahun 1945, Bangsa ini secara penuh telah mengalami “perpindahan Kekuasaan” secara mutlak dari era penjajahan menjadi era baru kemerdekaan, dari pemerintahan Jepang menjadi pemerintahan Rakyat Indonesia.
Setelah itu sempat muncul pertentangan pahan yang terjadi di negeri ini. diantaranya antara Nasionalisme, Komunisme, dan Agamisme. Ketiganya itu saling beradu konsep untuk membangun bangsa ini. Namun pertarungan paham itu harus dibayar mahal oleh bangsa ini ketika terjadi peristiwa yang tercatat di dalam sejarah sebagai G30S/PKI yang akhirnya mengorbankan jutaan nyawa rakyat Indonesia dan berakibat dilarangnya paham Komunisme di Negeri ini.
Melihat kondisi Bangsa hari ini, keprihatinan muncul manakala kita melihat gaya hidup generasi mudanya. Sepertinya ideologi sudah tidak lagi menjadi hal yang menarik untuk dikaji dan didiskusikan. Banyak yang  sibuk dengan urusan pribadi mengejar materi, bergaya hidup ala orang Barat, dan melakukan pergaulan-pergaulan yang tidak mencerminkan budaya Ke-Indonesiaan. Maka, dimana keberadaan Nasionalisme itu?
Westernisme sudah merasuk ke sendi-sendi Bangsa tanpa perdebatan. Kita sebagai rakyat Indonesia seolah menerimanya dengan tangan terbuka. Masyarakat sudah dibuat Liberal di segala lini. Dari hal berpakaian, kita sudah terbiasa melihat pemandangan yang menggelikan dengan model pakaian ketat dan terbuka, kita akan lebih sering melihat remaja laki-laki dan perempuan keluar malam dengan bebasnya, bahkan para intelektual mahasiswanya banyak yang menggunakan fasilitas kos-kosan sebagai lahan pergaulan bebas. Itu adalah sebagian contoh kecil saja di lingkup pergaulan generasi mudanya. Lantas, dimana letak kontrol masyarakatnya? Di beberapa kota Besar, ketua RT seperti tidak mengenal warganya, orang tua membebaskan anaknya mengenakan pakaian yang terbuka, bahkan keluar malam pun menjadi hal yang biasa. Tentu kita akan bertanya, dimana keberadaan ideologi Agamis hari ini?
Nasionalisme, Agamisme, Sosialisme, seperti hanya menjadi bahan orasi partai politik. Partai politik sendiri perlu dipertanyakan bagaimana membumikan Ideologi politiknya ke Masyarakat. Karena yang terjadi, Ideologi seperti hanya menjadi wacana-wacana kampanye saja, ia tidak masuk ke dalam sendi-sendi bermasyarakat. Kita mengaku Nasionalis, Agamis, namun berkelakuan Westernis.
Oleh karena itu, dipandang perlu merefresh pemikiran Bangsa ini, memperbarui bersama semangat persatuan kita, semangat membangun Bangsa agar lebih baik. Karena Bangsa ini tidak akan maju selangkahpun jika Rakyatnya tidak bergerak. Seluruh Rakyat Indonesia harus percaya dan optimis, Bangsa ini akan menjadi Bangsa maju, Bangsa yang Berkepribadian, Bangsa yang Berdaulat, Mandiri, dan benar-benar Merdeka. Maka mari kita serukan semangat Indonesiaisme!.
Indonesiaisme adalah garis tegas dari Nasionalisme. Indonesiaisme bukan Nasionalisme dari Barat. Indonesiaisme adalah jiwa, semangat, dan lahir dari bumi semangat merah putih. Ia merupakan kecintaan terhadap bumi, kebudayaan, dan segala yang ada di Indonesia. Indonesiaisme adalah semangat kebersamaan, semangat membangun, dan  keringat yang akan dipertaruhkan untuk mencapai cita-cita Indonesia.
Indonesiaisme adalah kesadaran untuk selalu percaya pada kekuatan dan jati diri Bangsa. Sadar untuk bersama menjaga warisan Budaya. Percaya akan kemampuan diri, karena itu adalah bagian dari pemantik semangat peradaban emas bangsa Indonesia. Sudah saatnya kita mendobrak kondisi yang tidak sesuai nurani untuk menuju Era Baru, Era Indonesiaisme!.
Indonesiaisme adalah semangat kebanggaan dan semangat memiliki. Bangga menjadi Indonesia dan akan terus menjaganya karena itu merupakan milik kita. Bangga menjadi bagian dari suku Bangsa Indonesia dan bersatu memperkokoh pondasi Bangsa. Menjaga apa yang Bangsa ini punya. Budaya yang berkepribadian, Sumberdaya Manusia yang tak boleh dibodohi, dan Sumber daya alam yang tak boleh dijarah.
Semangat Indonesiaisme itulah yang akan memperkokoh pondasi Bangsa. Bersatu dalam kemajemukan untuk kemajuan Bangsa. Melawan segala bentuk kondisi yang merusak. Karena kondisi yang terjadi hari ini belum tentu kondisi yang baik. Bisa jadi bahwa mayoritas dari kita malah mengamini keburukan. Maka Indonesiaismelah yang akan melahirkan pemimpin perlawanan yang idealis. Melawan kondisi  dominasi yang tidak sesuai nurani. Seperti Muhammad  melawan Jahiliyah, seperti Ibrohim menolak Namrudz, dan seperti Muda yang melawan Fir’aun. Dan hari ini Indonesiais akan melawan Neojahiliyah, NeoNamrudz, dan NeoFir’aun!.
Indonesiaisme adalah kemerdekaan 100% . Merdeka untuk berpikir dan pemikiran-pemikirannya dihargai, merdeka untuk menyuarakan nurani tanpa pembungkaman dan kriminalisasi serta merdeka berbuat baik untuk Bangsa ini dan perbuatannya diapresiasi. Indonesiasme juga menjadikan pemerintahan Bangsa untuk benar-benar menghargai dan mengutamakan Rakyatnya.
Indonesiaisme adalah gerakan Ke-Indonesiaan yang berbasis Spiritual. Gerakan dari orang-orang yang ber-Tuhan dan menjalankan perintah Tuhannya. Karena gerakan Indonesiaisme akan mustahil jika dilakukan oleh orang-orang yang berhianat terhadap Tuhannya. Kita akan sadari bersama, bahwa komitmen manusia terikat terhadap Tuhannya. Manusia yang berkomitmen terhadap Tuhannya, akan berkomitmen bersama untuk membangun Bangsa, karena membangun Bangsa adalah bagian daripada perintah Tuhannya. Penganut agama apapun kita, berjuang memajukan Bangsa adalah komitmen bersama. Bhineka Tunggal Ika, Berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Berbeda agama pun kita, kita tetap sebagai satu kesatuan umat yang ber-Tuhan dan harus bersetia pada Tuhannya.

Maka, sebagai siapapun kita hari ini, kita harus tahu Indonesiaisme, karena dengan itu kita akan berbuat sesuai yang kita bisa. Berbuat dengan tindakan nyata untuk Bangsa ini, karena tanpa kesadara rakyat Indonesia kita yang sangat indah ini tidak akan pernah menjadi Indonesia Jaya dan merdeka 100%.

Desky Danu Aji

Jumat, 11 September 2015

Membajak Suara Rakyat Tegal


Di era demokrasi hari ini, komunikasi merupakan salahsatu kata kunci di dalam merealisasikan konsepsi demokrasi yang baik. Ia memegang kendali yang inti di dalam menyelesaikan berbagai macam persoalan yang terjadi. Melalui komunikasi yang baik, permasalahan yang sulit sekalipun akan dapat disederhanakan menjadi lebih mudah dipahami dan dicarikan jalan keluarnya.
Eksekuti, Legislatif, dan yudikatif sebagai manifestasi dari trias politica negeri ini, tentu memegang peranan penting di dalam penegakan demokratisasi di negeri ini. Suara Rakyat, akan menjadi ujung tombak dari penegakkan demokasi sekaligus nafas bagi suksesnya cita-cita demokrasi itu sendiri. Karena jelas, filosofis dari demokrasi sendri adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
Salah satu fenomena yang belakangan ini muncul yang mencuat di kota Tegal adalah merebaknya anggota DPRD Kota Tegal yang tiba-tiba diam, ataupun malam berbalik arah dalam menyikapi persoalan yang terjadi. Anggota dewan yang dari awal getol memperjuangkan sesuatu hal, ditengah jalan tiba-tiba diam, atau bahkan berbalik sikap.
Tentu fenomena ini bukan tanpa sebab, apalagi dengan munculnya salah satu anggota dewan yang berani “blak-blakan” terhadap permasalahan ini. sebut saja Sisdiono Ahmad, anggota dewan dari partai Gerindra ini mengaku diintervensi oleh ketua partainya untuk mendukung kebijakan yang dilakukan oleh Walikota Tegal. Padahal awalnya Sisdiono Ahmad tegas mengkritik kebijakan Walikota Tegal dalam berbagai persoalan.
Tentu akan muncul di benak kita, sejauh mana kewenangan anggota DPRD dan sejauh mana sikap yang diajukan itu tidak terintervensi ataupun menjadi sikap “titipan” dari luar gedung perwakilan Rakyat tersebut.
Suara Rakyat, Suara Anggota DPR
Secara ideal, bahwa angota dewan adalah manifestasi dari aspirasi dan kepentingan rakyat. Sila ke empat pancasila jelas menegaskan, “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”. Menjelaskan bahwa masyarakat di dalam pemusyawaratan menunjuk wakil untuk memperjuangkan aspirasinya.
Di kota Tegal sendiri, rata-rata anggota dewan harus mengantongi suara sekitar seribu lebih untuk dapat menduduki kursi jabatan di dewan. Itu artinya, kepentingan satu ribu lebih jiwa masyarakat kota Tegal itu diperjuangkan melalui satu keterwakilan di DPRD Kota Tegal.
Bayangkan, betapa berat sesungguhnya kinerja dari anggota dewan dalam menginventarisir aspirasi dan permasalahan yang ada di masyarakat. Kerja berat inilah yang harusnya dilakukan ekstra keras oleh masing-masing anggota. Bukan malah terlena dalam jabatan dan menganggap kerja politik hanya sekedar upaya memenuhi nafkah keluarga saja.
Suara Anggota DPR, Suara Ketua Partai
Anggota DPR diusulkan melalui mekanisme partai. Ia juga bisa diberhentikan melalui mekanisme partai. Tulah yang menjadi kelemahan dari kemerdekaan sikap anggota DPR di dalam gedung permusyawaratan.
Mereka yang hanya pengurus, ataupun hanya anggota biasa dari partai lazimnya akan tunduk dan patu terhadap ketua partai sebagai simbolisasi dari sikap partai. Karena membangkang ketua partai sudah barang tentu akan menimbulkan permasalahan selanjutnya. Dipecat dari partai, berarti dipecat pula dari anggota DPR. Karena persyaratan menjadi anggota DPR adalah menifestasi dari partai politik.
Hanya jika anggota DPR merangkap ketua partailah ia akan menjadi sedikit merdeka dari sikapnya. Ketua partai sekaligus menjadi pemeran langsung di dalam mekanisme Permusyawaratan Rakyat. Namun itu hanya sedikit saja akan mebuat lega sikapnya.
Karena, walaupun dalam sistem pemerintahan sudah mempraktikkan otonomi daerah, namun di dalam partai politik masih menetapkan sistem sentralisasi di dalam kepartaiannya. Maka ketua partai pusatlah yang memegang titah tertinggi dalam penentuan sikap politik partainya.
Jika terjadi dinamika politik di daerah, bukan tidak mungkin ketuan partai pusat untuk turut serta mencampuri urusan di daerah. Karena dibeberapa kejadian sering muncul istilah “rekomendasi pusat”.
Oleh karena ketidakmerdekanya keterwakilan Rakyat kita, maka dibutuhkan kontrol sosial yang kuat di masyarakat sebagai bagian dari agen perubahan. Dan terus mengawal kebijakan yang populis, yaitu kebijakan yang menjasarkan pada kebijaksanaan.
Salam Perubahan.

Desky Danu Aji – Pegiat Forum Diskusi “Centrum Intelektual Study” Tegal.

ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK Penutupan Tempat Karaoke di Tegal


A.    Pendahuluan
Tempat hiburan, merupakan sarana rekreasi yang bermanfaat untuk masyarakat. Namun jika tempat hiburan itu banyak menimbulkan keresahan masyarakat karena dianggap melanggar norma-norma yang berlaku maka hal ini tidak dibenarkan. Apalagi hiburan yang dimaksudkan adalah hiburan yang berlangsung di malam hari atau lazim disebut hiburan malam.
Kota Tegal sendiri pada saat walikota lama, H. Ikmal Jaya SE Akt. Memimpin banyak men-goal-kan perijinan pendirian tempat hiburan malam karaoke. Belakangan pasca dikeluarkannya ijin tersebut ternyata banyak menimbulkan polemik di masyarakat. Salah satunya adalah hadirnya para pemandu lagu perempuan yang menggunakan pakaian seronok. Beberapa tempat karaoke juga diindikasikan menjadi tempat prostitusi terselubung.
Dalam perjalanannya, kehadiran tempat karaoke ini juga menimbulkan beberapa kejanggalan. Antara lain dengan diperbolehkannya pendirian beberapa yang kurang lazim. Antar lain tempat karaoke yang berdiri tepat di samping Masjid, dekat Gereja, pemukiman, dan tempat perkantoran. Di dalam ilmu tata ruang, pasti kondisi seperti ini tidak lazim dan berpotensi terdapat pelanggaran dalam aturan tata ruang  Kota.
Selain hal tersebut di atas juga ditemukannnya pelanggaran Perda di sembilan tempat karaoke. Pada sembilan tempat itu ditemukan minuman keras (hasil Yustisi SATPOL PP tahun 2014).
B.     Deskripsi Masalah
Akibat kemunculan tempat-tempat karaoke di Tegal yang tidak dibarengi dengan penegakkan aturan yang tegas, membuat pengusaha tempat hiburan tersebut dengan mudah melanggar norma-norma maupun aturan perundangan.
Beberapa masalah atau dampak yang diakibatkan atas munculnya tempat hiburan malam karaoke antara lain :
1.      Karena perijinan yang tidak ketat, maka berakibat lolosnya pendirian tempat karaoke yang kurang pada tempatnya. Salahsatunya bahkan ada yang bersebelahan dengan masjid, pemukiman penduduk, dan dekat dengan tempat ibadah lainnya. Hal ini jika terus dibiarkan akan meresahkan masyarakat dan memicu konflik umat.
2.      Ditemukannnya minuman keras pada mayoritas tempat karaoke yang ada, merupakan cerminan kebiasaan yang sudah terbangun. Jika ini tetap dibiarkan, peredaran miras dan dampaknya akan cepat meluas dan merusak generasi muda.
3.      Struktur dan desain tempat hiburan itu banyak mendorong kegiatan prostitusi dan pelecehan seksual. Mengingat adanya ruang VIP di salah satu tempat karaoke dan tidak menggunakan pintu kaca yang luas sehingga bisa dipantau setiap saat.
C.     Pilihan – pilihan Kebijakan
Kegelisahan masyarakat dan para tokoh agama sebenarnya sudah mulai meluas. Apalagi dengan munculnya beberapa  berita tengtang  penyalahgunaan tempat hiburan malam karaoke di beberapa tempat. Aksi dari ulama dan mahasiswa juga sempat terjadi dengan intensitas lima kali di pemerintahan sebelumnya dan satu kali di periode pemerintahan yang baru ini.
Tentu tidak perlu menunggu penolakan dari berbagai kalangan. Jika keberadaan tempat hiburan karaoke di kota Tegal lebih banyak mudharatnya, maka pemerintah disarankan untuk segera mengambil sikap.
Adapun beberapa pilihan kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah diantaranya adalah :
1.      Mengkaji ulang data perijinan tempat hiburan karaoke.
2.      Menindaklanjuti temuan minuman beralkohol di sembilan tempat karaoke.
3.      Menutup tempat karaoke yang melanggar prosedur.
4.      Meninjau kembali  perpanjangan ijin tempat karaoke, mengingat  jumlah yang terlalu banyak.

D.    Kesimpulan dan Rekomendasi
Beberapa kebijakan sudah diambil oleh pemerintahan baru ini. semoga terus diteruskan dlam rangka menindak tegas tempat hiburan malam yang melanggar ketentuan. baik dari segi perijinan, tempat, tenaga kerja, miras, dll.
Saran yang dapat diketengahkan pada tulisan ini mencoba untuk menyentuh pihak-pihak di atas yaitu :
1.      Bagi Pemerintah Daerah Tegal. sudah waktunya pemerintah daerah untuk tegas dalam menindak atau menutup tempat karaoke yang bermasalah. Dan meninjau kembali aturan-aturan  tata ruang di tempat tersebut.
2.      Bagi pihak Kepolisian. Dengan tugas dan kewenangannya untuk segera meminilamilisi terjadinya kegiatan melanggar hukum seperti pelecehan seksual, pekerja di bawah umur, miras, dll. Sekaligus mampu menegaskan bahwa tidak ada oknum yang terlibat dalam pemberian “jatah rutin aparat” seperti isu yang sudah beredar di masyarakat.

3.      Bagi pengusaha tempat hiburan. Diharapkan segera memperbaiki sistem dan administrative. Jangan sampai adaaturan yang dilanggar. mengembalikan fungsi karaoke keluarga, menzerokan minimal beralkohol, dll. Jika terbukti melanggar maka dengan legowo mau menerima konsekuaensi.

“Gema Indonesiaisme : Meneguhkan kerukunan antar umat beragama dalam bingkai Persatuan Indonesia ”


Selayang Pandang  Dialog

Indonesia, terdiri dari ribuan suku bangsa yang mendiami wilayah Kesatuan Republik Indonesia ini dari Sabang samPAI Merauke. Terdapat pula berbagai macam kepercayaan, serta hamparan kekayaan di dalamnya. Ini adalah karunia Tuhan yang mengagumkan dan patut kita syukuri.

Keanekaragaman di dalam Bangsa ini  telah selaras dan harmonis dalam bingkai Bhineka Tunggal ika. Telah pula termakdub dalam sila ke Empat Pancasila, “Persatuan Indonesia.” Yang akan menjadi arah pemersatu seluruh Rakyat Indonesia untuk sadar  dan bersama sama, gotong royong membangun Bangsanya.

Belakangan ini, isu pemecahan persatuan dan Kesatuan mulai berhembus lagi terutama dalam hal persatuan umat beragama. Persatuan kita mencoba dikoyak-koyak oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Hal ini, jika dibiarkan akan benar-benar memecah persatuan antar umat beragama di Negeri ini. Perlu adanya komunikasi yang baik antar umat Bergama guna bersatu untuk membangun Bangsa.
.
70 tahun bukan waktu yang singkat bagi kita telah menjaga persatuan, namun kita mampu. 70 Tahun Indonesia merdeka, kita dapat berdampingan harmonis menyongsong Indonesia lebih gemilang sesuai dengan cita-cita Faunding Father kita. Menuju Bangsa yang berdaulat di bidang politik, mandiri di bidang ekonomi dan berkepribadian di bidang budaya. Tentu ini akan menjadi harapan kita semua.

Kokohnya persatuan ini bukan berarti kita berhenti menjaga. Namun terus menerus kita perkuat. Salah satunya adalah dengan meyakinkan kepada masyarakat luas, bahwa agama apapun yang berdiri dan diakui di Indonesia, semua mengajarkan kebaikan dan menyadarkan persatuan antar umat beragama.

 Oleh karena itu, diskusi kali ini menghadirkan tokoh-tokoh lintas agama. Masing-masing tokoh akan diminta untuk memaparkan materi berupa pandangan persatuan dan persaudaraan antar umat beragama sesuai dengan agama yang dianutnya. Islam memaparkan pandangannya, Katolik, Protestan, Hindu, Budha dan Kong Ghu Chu juga demikian. Agar kita paham bagaimana masing-masing agama memandang persatuan antar umat beragama.

Mudah-mudahan persatuan ini terus terjaga dan tak pernah retak.
Bersatu kita tegus, bercerai kita rapuh. Salam Persatuan...


Desky Danu Aji
Kord. Kelompok Diskusi Pemuda, Pelajar dan Mahasiswa
Centrum Intelektual Study Kota Tegal


Tegal dan Prostitusi


Kota Tegal, kota dengan jumlah penduduk lumayan padat menyuguhkan beberapa tempat yang disinyalir melakukan praktik prostitusi, namun dibiarkan tumbuh subur. Jika ini dibiarkan, maka bisa jadi akan menjadikan citra kota Tegal semakin buruk. Apalagi dengan beberapa jargon atau plesetan yang sudah marak baik di dunia maya maupun di lingkungan masyarakat itu sendiri antara lain yang menyebutkan Tegal Kota Birahi atau Tegal Kota Seribu PL.
Tentu jargon itu tidak muncul secara tiba-tiba. Melainkan ini adalah akibat dari kondisi yang terjadi di kota tegal sendiri. Jargon Tegal Kota Birahi muncul lantaran maraknya tempat-tempat prostitusi yang dibiarkan tumbuh subur. Sementara jargon lain juga muncul mengatakan Tegal sebagai kota seribu PL. Sebutan ini terjadi setelah Kota Tegal gencar memberikan ijin tempat karaoke di beberapa tempat yang menyebar. Pendirian temapat karaoke ini menyuguhkan para PL (Pemandu Lagu) yang tak jarang menggunakan pakaian yang seronok.
Secara definisi menurut KBBI, Prosstitusi adalah kontak seksual dengan imbal jasa berupa perdagangan. Dari pengertian ini, bisa ditarik benang merah pada kontekstualisasi di Kota Tegal saat ini yaitu dengan berdirinya banyak tempat hiburan malam, sangat memungkinkan terjadinya praktik konstitusi tersebut.
Kondisi di Tegal hari ini, telah berdiri sebanyak 17 Tempat hiburan karaoke yang berijin. Tentu, butuh pengawalan yang serius dari pemerintah Kota Tegal. Namun kondisi yang terjadi adalah belum adanya peraturan daerah atau peraturan Walikota yang khusus guna membatasi ruang gerak hiburan tersebut yang berlebihan atau keluar pada jalur yang seharusnya. Aturan-aturan yang muncul hanya beberapa surat edara dari Walikota, itupun bersifat insidental. Misalkan menjelang bulan Ramadhan.
Dari tempat yang sudah ada, beberapa tempat yang disinyalir antara lain yang menyediakan ruangan very important person (VIP) dimana aktifitas pengunjung tidak bisa dipantau. Hal ini yang berpotensi banyak disalahgunakan.
Kemudian hadirnya pemandu lagu di hampir semua tempat karaoke juga rentan terhadap praktik prostitusi ini. Lihat saja, menjelang tengah malam berkeliaran para pemandu lagu yang akan menuju ke tempat-tempat karaoke. Seringkali Nampak di jalan-jalan protocol kota Tegal Pemandu Lagu tersebut mengenakan pakaian yang seronok (tidak pantas).
Belum lagi di beberapa tempat yang lain, Prostitusi terselubung juga diduga dilakukan pada beberapa panti pijat. Kamuflase panti pijat ini menyuguhkann beberapa pemijat “plus”. Walaupun tidak seluruhnya, namun praktik ini ada, dan sudah menjadi rahasia umum.
Selanjutnya, ada lagi tempat prostitusi yang mungkin sudah diketahui oleh masyarakat umum. Menjelang tengah malam, masyarakat yang melintas ke jalan kolonel sudiarto (Utara Stasiun) maka masyarakat akan disuguhkan pemandangan para waria yang menawarkan jasa prostitusi ini. Mengingat hal ini begitu terbuka di jalan umum, sungguh sangat menampar penyelenggara dan pelaksana hukum di kota ini. (Harusnya red)
Rata-rata modus yang dipakai dalam praktik prostitusi di kota Tegal adalah dengan pola Kamuflase. Menampilkan jasa yang seharusnya wajar, namun dalam praktiknya melenceng. Ini yang harusnya menjadi koreksi dan evaluiasi para penegak hukum di Kota Tegal.
Pemerintah harus jeli. Walikota Tegal, sudah saatnya bekerja. Kerahkan kelengkapannya untuk mentertibkan kota. Segera tutup tempat-tempat hiburan yang tidak berijin. Tinjau ulang tempat-tempat yang sudah berdiri. Karena bisa jadi banyak yang tidak sesuai peruntukkannya.
Masyarakat Kota Tegal, tidak boleh diam dan terlalu primisif terhadap keadaan yang tidak sesuai dengan norma-norma di masyarakat. Mari bersatu Benahi Kota ini!.


Desky Danu Aji