Pendahuluan
Lingkungan
merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi
perkembangan kehidupan manusia. Upaya menjaga lingkungan menjadi sangat penting
dalam rangka menjaga kualitas hidup manusia dalam skala pendek dan menjadi
upaya menjaga kelangsungan kehidupan manusia dalam skala universal.
Tegal
merupakan wilayah pesisir utara yang notabene dilewati jalur vital nasional
yaitu jalur pantura. Selain digunakan sebagai jalur lintas transportasi darat
antar wilayah, ia juga sekaligus menjadi jalur industri dan perdagagan. Maka
sudah tentu baik di kabupaten maupun kota tegal menjadi salah satu bidikan industri
baik barang maupun jasa. Sehingga banyak investor yang membangun perusahaan
Industri di dua wilayah tersebut.
Lahirnya
berbagai industri di dua wilayah tersebut selain menimbulkan dampak positif
bagi masyarakat juga menjadi persoalan baru yang menjadi perhatian serius
sebagai dampak negatif dari proses Industrialisasi tersebut. Salah satunya
adalah dampak negatif bagi lingkungan hidup.
Dampak
tersebut menjadi sangat berbahaya bagi lingkungan. Apalagi belum adanya upaya
serius dan sistematis oleh pemerintah dalam rangka penangulangan dampak tersebut.
Lihat saja, pada selasa (22/11/2011) Direktur Badan Pengkajian dan Penerapan
Teknologi (BPPT) melakukan pengkajian terhadap penceemaran lingkungan industri
peleburan aki di desa pesarean kabupaten Tegal dengan menguji sampel terhadap
darah manusia di lingkungan sekitar dan hasilnya sangan mencengangkan. Dari uji
sampel darah 50 orang masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut, tercatat 46
orang telah tercemar timbal, dan dari jumlah tersebut 12 orang dalam kondisi
bahaya. (kompas, 22 november 2011).
Maret
2019, warga desa padaharja kabupaten Tegal juga mengeluhkan kondisi sungai
kalipah yang memerah dan mengeluarkan bau bsuk. Diduga berasal dari pengolahan
limbah industri saus dan pemotongan hewan. Hal ini sudah dilaporkan ke DLH
kabupaten Tegal namun belum ada tindak lanjut.
Sementara
di Kota Tegal, Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal (2017) merilis hasil pengujian
air di tiga sungai yang bermuara di laut yakni sungai Gung, Sibelis dan Kemiri
Hasilnya, ketiga sungai tersebut terpapar bakteri berbahaya Coliform yang dapat
menghasilkan zat etonim yang dapat menyebabkan kanker. Bakeri inijuga dapa memproduksi
bermacam-macam racun seperti indol dan skatol yang dapat menimbulkan penyakit
mematikan. (Radar Tegal 22 Maret 2017).
Oktober
2019, warga kelurahan Slerok Kota Tegal mengeluhkan penyakit gatal-gatal dan
perubahan warna air sumur warga menjadi kuning dan mengeluarkan bau. DLH Kota
Tegal juga merilis bahwa pabrik produsen gula jawa tersebut tidak memiliki
Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL).
Deskripsi Masalah
Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah
zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya,
baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan
hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan
hidup manusia dan makhluk hidup lain. (PP No. 101 Tahun 2014).
Ia merupakan hasil dari dampak Industri maupun aktivitas manusia
lainnya. Hal ini bisa dinimalisir jika perusahaan tertib teradap asas, baik
hukum maupun kemanusiaan. Lenggangnya peran pemerintah dalam hal pengawasan
lingkungan hidup juga berdampak pada aktivitas pencemaran lingkungan di
beberapa titik. Padaha, pemulihan terhadap lingkungan yang sudah tercemar
membutuhkan waktu dan tidak sebentar.
Persoalan lingkungan ini menjadi persoalan yang serius. Mengingat
dampaknya bagi kehidupan yang akan datang. Menurunnnya kulaitas lingkungan
menjadikan turunnya pula kualitas hidup makhluk hidup di masa yang akan datang.
Jumlah Industri di Kota dan kabupaten tegal seiringnya waktu terus
bertambah. Hal ini harus diimbangi upaya pengawasan baik pemerintah maupun
masyarakat umum agar lebi tertib dan ramah lingkungan. Jangan hanya berpedoman
pada nilai ekonomi semata terhadap aktifitas industri tersebut, namun juga
harus berbedoman terhadap elangsungan hidup lingungan sekitar.
Beberapa kasus lingungan hidup berupa pencemaran atas perilaku
usaha di kota dan kabupaten Tegal hendaknya dijadikan pelajaran bersama agar
kita lebih meningkatkan pengawasan dan penindakan. Sebab, kejahatan lingkungan
hidup juga berpotensi pidana.
Telaah Hukum ; Ancaman Pidana bagi Pencemar Lingkungan menurut UUPL
Pasal 60 UU PPLH :
“Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan
media lingkungan hidup tanpa izin”
Pasal 104 UU PPLH :
“Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media
lingkungan hidup tanpa izin sebgaimana dimaksud dalamm pasal 60, dipidana
dengan pidana penjara paling lama 3(tiga) tahun dan denda paling banyak Rp
3000.000.000,00 (Tiga miliar rupiah).
Yang dimaksud dumping (pembuangan) adalah kegiatan membuang,
menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah,
knsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media
lingkungan hidup tertentu. (Pasal 1 angka 24UU PPLH dan penjelasannya).
Selain pidana pembuangan limbah, ada juga pidana lain jika:
a.
Pencemaran
lingkngan tersebut terjadi karena disengaja, dan mengakibatkan orang mati maka
dincam pidana paling singkat 5 (lima ) Taun dan paling lama 15 (lima belas)
tahu dan denda paling sedikit 5 miliar dan paling banyak 15 Miliar.
b.
Pencemaran
terseut terjadi karena perusahaan lalai sehingga mengakibatkan oran mati maka
dipidana paling sedikit 3 tahun dan paling lama 9 tahun dan denda paling
sedikit 3 milliar dan paling bayak 9 miliar. (Pasal 99 ayat (3) jo. Ayat (1) UU
PPLH.
Pilihan-Pilihan Kebijakan
1.
Segera
memberlakukan darurat lingkungan hidup kepada jajaran pemerintahan dan sluruh
perangkat terkait lingkungan hidup agar disiplin lingkngan hidup mulai
diterapkan. Sangsi tegas dari pemerintah musti dilaukan mengingat beberapa
pelanggran-pelanggaran yang terjadi termasuk kategori pelanggaran berat.
Pemerintah dengan kebijakannya bisa menutup perusahaan yang tidak mempunyai
intalasi pengelolaan limbah yang baik. Dengan harapan dapat dihentikannya
perilaku kejahatan terhadap lingkungan ini.
2.
Melakukan
sosialisasi, dan pendisplinan terhadap kesadaran pelaku usaha di kota maupun
kabupaten Tegal agar dalam upaya usahanya sadar dan patuh terhadap regulasi
atas llingkungan hidup.
3.
Pemerintah
harus transparan terkait persoalan lingkungan dan perijinan usaha. Agar
dipulikasi dalam kanal pemerintah daerah sehingga masyarakat dapat mengases
informasi dengan mudah dan turut melakukan pengawasan.
4.
Pemerintah
secara rutin memantau aktifitas usaha yang berpotensi terhadap pencemaran lingkungan
secara simultan dan diberikan edukasi.
Kesimpulan dan Rekomendasi
Persoalan lingkungan bukan hanya persoalan pemerintah, namun
sebagai persoalan bersama. Karena dampak yang terjadi atas kejahatan lingkungan
ini mengancam kehidupan manusia secara menyeluruh dan berkelanjutan. Maka sudah
sepatutnyalah pengawasan dan kepedulian ini tiak hanya milik pemerintah, namun
milih semua elemen masyarakat. Agar secara sadar turut serta dalam disiplin
lingkungan idup untuk terciptanya lingkungan hidup yang layak bagi kemanusiaan.
Maka kami merekomendasikan kepada beberapa elemen yaitu :
1.
Kepada
Pemerintah, agar segera melakukan penindakan terhadap kejahatan lingkungan
hidup dan lakukan pengawasan berkala terhadap usaha yang berpotensi menimbulkan
dampak lingkungan atau menghasilkan limbah B3. Dan segera lakukan upaya
pemulihan terhadap lingkungan yang telah tercemar.
2.
Kepada Aparat
Penegak Hukum, agar proaktif terhadap persoalan lingkungan dan tidak tebang
pilih dalam penindakan. Karena persoalan kejahatan lingkungan juga berimplikasi
hukum pidana. Maka sudah sepatutnya tidak ada penyelesaian “kekeluargaan”
sebagai dampak atas kejahatan lingkungan ini.
3.
Kepada pelaku
usaha, agar selalu patuh dan tunduk terhadap regulasi maupun berbagai asas
kepatuhan terhadap lingkungan hidup agar tercipta lingkungan nyaman dan
berkualitas untuk kehidupan jangka panjang.
4.
Kepada
Mayarakat umum, aktivis, dan pemerhati lingkungan, agar turut serta dalam upaya
pengawasan dan pencegahan terhadap potenti perusakan lingkungan.
DAFTAR PUSTAKA
-
Suharta, Edi PhD (2005), Analisis Kebijakan Publik ; Panduan
praktis mengkaji masalah kebijakan sosial, Bandung : Alfabeta.
-
PP No 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan
Beracun.
-
UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun
2009.
-
Hukumonline.com(2016, oktober 24) hukuman bagi perusahaan pelaku
pencemar lingkungan. Diakses 27 Okt 2019.
-
Posjateng.com (2019, ) air slerok tegal tercemar limbah gula merah.
Diakses 27 okt 2019.
-
Radartegal.com (2018, mei 22) ada yang penuh sampah, tiga sungai di
kota tegal tercemar limbah. Diakses 27 ot 2019.
Dipublikasikan di Tegal, 28 Oktober 2019
Direktur Lembaga Bantuan Hukum
Tri Dharma Indonesia Cabang Tegal







0 komentar:
Posting Komentar