Senin, 28 Oktober 2019

TEGAL DARURAT LINGKUNGAN HIDUP ; Gagal Kelola penanganan Limbah B3 Industri

Pendahuluan
Lingkungan merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia. Upaya menjaga lingkungan menjadi sangat penting dalam rangka menjaga kualitas hidup manusia dalam skala pendek dan menjadi upaya menjaga kelangsungan kehidupan manusia dalam skala universal.
Tegal merupakan wilayah pesisir utara yang notabene dilewati jalur vital nasional yaitu jalur pantura. Selain digunakan sebagai jalur lintas transportasi darat antar wilayah, ia juga sekaligus menjadi jalur industri dan perdagagan. Maka sudah tentu baik di kabupaten maupun kota tegal menjadi salah satu bidikan industri baik barang maupun jasa. Sehingga banyak investor yang membangun perusahaan Industri di dua wilayah tersebut.
Lahirnya berbagai industri di dua wilayah tersebut selain menimbulkan dampak positif bagi masyarakat juga menjadi persoalan baru yang menjadi perhatian serius sebagai dampak negatif dari proses Industrialisasi tersebut. Salah satunya adalah dampak negatif bagi lingkungan hidup.
Dampak tersebut menjadi sangat berbahaya bagi lingkungan. Apalagi belum adanya upaya serius dan sistematis oleh pemerintah dalam rangka penangulangan dampak tersebut. Lihat saja, pada selasa (22/11/2011) Direktur Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) melakukan pengkajian terhadap penceemaran lingkungan industri peleburan aki di desa pesarean kabupaten Tegal dengan menguji sampel terhadap darah manusia di lingkungan sekitar dan hasilnya sangan mencengangkan. Dari uji sampel darah 50 orang masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut, tercatat 46 orang telah tercemar timbal, dan dari jumlah tersebut 12 orang dalam kondisi bahaya. (kompas, 22 november 2011).
Maret 2019, warga desa padaharja kabupaten Tegal juga mengeluhkan kondisi sungai kalipah yang memerah dan mengeluarkan bau bsuk. Diduga berasal dari pengolahan limbah industri saus dan pemotongan hewan. Hal ini sudah dilaporkan ke DLH kabupaten Tegal namun belum ada tindak lanjut.
Sementara di Kota Tegal, Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal (2017) merilis hasil pengujian air di tiga sungai yang bermuara di laut yakni sungai Gung, Sibelis dan Kemiri Hasilnya, ketiga sungai tersebut terpapar bakteri berbahaya Coliform yang dapat menghasilkan zat etonim yang dapat menyebabkan kanker. Bakeri inijuga dapa memproduksi bermacam-macam racun seperti indol dan skatol yang dapat menimbulkan penyakit mematikan. (Radar Tegal 22 Maret 2017).
Oktober 2019, warga kelurahan Slerok Kota Tegal mengeluhkan penyakit gatal-gatal dan perubahan warna air sumur warga menjadi kuning dan mengeluarkan bau. DLH Kota Tegal juga merilis bahwa pabrik produsen gula jawa tersebut tidak memiliki Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL).
Deskripsi Masalah
Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. (PP No. 101 Tahun 2014).

Ia merupakan hasil dari dampak Industri maupun aktivitas manusia lainnya. Hal ini bisa dinimalisir jika perusahaan tertib teradap asas, baik hukum maupun kemanusiaan. Lenggangnya peran pemerintah dalam hal pengawasan lingkungan hidup juga berdampak pada aktivitas pencemaran lingkungan di beberapa titik. Padaha, pemulihan terhadap lingkungan yang sudah tercemar membutuhkan waktu dan tidak sebentar.

Persoalan lingkungan ini menjadi persoalan yang serius. Mengingat dampaknya bagi kehidupan yang akan datang. Menurunnnya kulaitas lingkungan menjadikan turunnya pula kualitas hidup makhluk hidup di masa yang akan datang.

Jumlah Industri di Kota dan kabupaten tegal seiringnya waktu terus bertambah. Hal ini harus diimbangi upaya pengawasan baik pemerintah maupun masyarakat umum agar lebi tertib dan ramah lingkungan. Jangan hanya berpedoman pada nilai ekonomi semata terhadap aktifitas industri tersebut, namun juga harus berbedoman terhadap elangsungan hidup lingungan sekitar.


Beberapa kasus lingungan hidup berupa pencemaran atas perilaku usaha di kota dan kabupaten Tegal hendaknya dijadikan pelajaran bersama agar kita lebih meningkatkan pengawasan dan penindakan. Sebab, kejahatan lingkungan hidup juga berpotensi pidana.


Telaah Hukum ; Ancaman Pidana bagi Pencemar Lingkungan menurut UUPL

Pasal 60 UU PPLH :
“Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan media lingkungan hidup tanpa izin”



Pasal 104 UU PPLH :
“Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebgaimana dimaksud dalamm pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3(tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 3000.000.000,00 (Tiga miliar rupiah).

Yang dimaksud dumping (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, knsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu. (Pasal 1 angka 24UU PPLH dan penjelasannya).

Selain pidana pembuangan limbah, ada juga pidana lain jika:
a.       Pencemaran lingkngan tersebut terjadi karena disengaja, dan mengakibatkan orang mati maka dincam pidana paling singkat 5 (lima ) Taun dan paling lama 15 (lima belas) tahu dan denda paling sedikit 5 miliar dan paling banyak 15 Miliar.
b.      Pencemaran terseut terjadi karena perusahaan lalai sehingga mengakibatkan oran mati maka dipidana paling sedikit 3 tahun dan paling lama 9 tahun dan denda paling sedikit 3 milliar dan paling bayak 9 miliar. (Pasal 99 ayat (3) jo. Ayat (1) UU PPLH.

Pilihan-Pilihan Kebijakan

1.      Segera memberlakukan darurat lingkungan hidup kepada jajaran pemerintahan dan sluruh perangkat terkait lingkungan hidup agar disiplin lingkngan hidup mulai diterapkan. Sangsi tegas dari pemerintah musti dilaukan mengingat beberapa pelanggran-pelanggaran yang terjadi termasuk kategori pelanggaran berat. Pemerintah dengan kebijakannya bisa menutup perusahaan yang tidak mempunyai intalasi pengelolaan limbah yang baik. Dengan harapan dapat dihentikannya perilaku kejahatan terhadap lingkungan ini.
2.      Melakukan sosialisasi, dan pendisplinan terhadap kesadaran pelaku usaha di kota maupun kabupaten Tegal agar dalam upaya usahanya sadar dan patuh terhadap regulasi atas llingkungan hidup.
3.      Pemerintah harus transparan terkait persoalan lingkungan dan perijinan usaha. Agar dipulikasi dalam kanal pemerintah daerah sehingga masyarakat dapat mengases informasi dengan mudah dan turut melakukan pengawasan.
4.      Pemerintah secara rutin memantau aktifitas usaha yang berpotensi terhadap pencemaran lingkungan secara simultan dan diberikan edukasi.

Kesimpulan dan Rekomendasi
Persoalan lingkungan bukan hanya persoalan pemerintah, namun sebagai persoalan bersama. Karena dampak yang terjadi atas kejahatan lingkungan ini mengancam kehidupan manusia secara menyeluruh dan berkelanjutan. Maka sudah sepatutnyalah pengawasan dan kepedulian ini tiak hanya milik pemerintah, namun milih semua elemen masyarakat. Agar secara sadar turut serta dalam disiplin lingkungan idup untuk terciptanya lingkungan hidup yang layak bagi kemanusiaan.



Maka kami merekomendasikan kepada beberapa elemen yaitu :
1.      Kepada Pemerintah, agar segera melakukan penindakan terhadap kejahatan lingkungan hidup dan lakukan pengawasan berkala terhadap usaha yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan atau menghasilkan limbah B3. Dan segera lakukan upaya pemulihan terhadap lingkungan yang telah tercemar.
2.      Kepada Aparat Penegak Hukum, agar proaktif terhadap persoalan lingkungan dan tidak tebang pilih dalam penindakan. Karena persoalan kejahatan lingkungan juga berimplikasi hukum pidana. Maka sudah sepatutnya tidak ada penyelesaian “kekeluargaan” sebagai dampak atas kejahatan lingkungan ini.
3.      Kepada pelaku usaha, agar selalu patuh dan tunduk terhadap regulasi maupun berbagai asas kepatuhan terhadap lingkungan hidup agar tercipta lingkungan nyaman dan berkualitas untuk kehidupan jangka panjang.
4.      Kepada Mayarakat umum, aktivis, dan pemerhati lingkungan, agar turut serta dalam upaya pengawasan dan pencegahan terhadap potenti perusakan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA
-          Suharta, Edi PhD (2005), Analisis Kebijakan Publik ; Panduan praktis mengkaji masalah kebijakan sosial, Bandung : Alfabeta.
-          PP No 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun.
-          UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009.
-          Hukumonline.com(2016, oktober 24) hukuman bagi perusahaan pelaku pencemar lingkungan. Diakses 27 Okt 2019.
-          Posjateng.com (2019, ) air slerok tegal tercemar limbah gula merah. Diakses 27 okt 2019.
-          Radartegal.com (2018, mei 22) ada yang penuh sampah, tiga sungai di kota tegal tercemar limbah. Diakses 27 ot 2019.




Dipublikasikan di Tegal, 28 Oktober 2019

Direktur Lembaga Bantuan Hukum
Tri Dharma Indonesia Cabang Tegal





Desky Danu Aji

0 komentar:

Posting Komentar